SEJARAH INDONESIA PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN
SEJARAH INDONESIA
PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN
Dosen Pengampu: Dr. Nurul Umamah, M.Pd.
MAKALAH
Oleh
Irma Kristanti
NIM 150210302086
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS
JEMBER
2018
PRAKATA
Alhamdulillah, puji
syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah rahmat dan hidayah-Nya sehingga
makalah yang berjudul “Sejarah Indonesia
Pada Masa Perang Kemerdekaan” dapat diselesaikan
dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas Mata
Kuliah Sejarah Nasional Indonesia IV. Selain itu penulis juga mengucapkan
terima kasih kepada Ibu Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku dosen
pengampu mata kuliah dan semua pihak yang telah membantu dalam
penulisan makalah ini. Penulis juga berharap dengan adanya makalah ini dapat
menjadi salah satu sumber literatur atau sumber informasi pengetahuan bagi
pembaca.
Penulis menyadari bahwa makalah ini
masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, mohon maaf jika ada hal-hal yang
kurang berkenan dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun
untuk menjadikan makalah ini lebih sempurna. Semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi pembaca sekalian.
Jember, 8 Maret 2018
Penulis
DAFTAR ISI
PRAKATA...................................................................................................................ii
DAFTAR
ISI...............................................................................................................iii
BAB 1.
PENDAHULUAN...........................................................................................1
1.1 Latar
Belakang.......................................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah.................................................................................................1
1.3 Tujuan.....................................................................................................................2
1.4 Manfaat...................................................................................................................2
BAB 2.
PEMBAHASAN..............................................................................................3
2.1 Latar
Belakang Perang Kemerdekaan................................................................3
2.1.1 Peristiwa Sekitar Proklamasi.........................................................................3
2.1.2 Sidang-sidang PPKI.......................................................................................4
2.2
Perjuangan Awal...................................................................................................8
2.2.1 Dukungan terhadap Proklamasi.....................................................................8
2.2.2 Perebutan Kekuasaan dan Senjata.................................................................9
2.2.3 Menyusun Kekuatan Pertahanan Keamanan...............................................12
BAB 3.
SIMPULAN...................................................................................................15
DAFTAR
PUSTAKA.................................................................................................16
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Proklamasi
kemerdekaan Indonesia tidak serta merta mengakhiri perjuangan rakyat Indonesia.
Rakyat harus tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang akan direbut
kembali oleh Belanda. Kedatangan Belanda kembali karena merasa berhak atas
Indonesia yang semula diambil alih Jepang pada 1942. Alasan kuat bagi belanda
untuk mengambil alih Indonesia yang semula diserahkan ke Jepang ketika Belanda
menyerah tanpa syarat.
Rakyat
Indonesia yang telah mendukung kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus
1945, menolak kedatangan
kembali orang Belanda. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan untuk
mempertahankan kemerdekaan Indonesia, baik melalui pertempuran dengan angkat
senjata maupun dengan jalan perundingan-perundingan. Pelawanan untuk
mempertahankan kemerdekaan ini biasa disebut perang kemerdekaan, yang
berlangsung dari 1945 sampai
1949. Berbagai
upaya dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaanya, hal
tersebut juga semakin menjadi berat karena aksi perlawanan para penjajah yang
lebih keras. Sehingga dari hal ini munculah suatu keadaan yang begitu rumit
yang menjadikan bangsa Indonesia melakukan perlawanan dan memunculkan perang
yang bertujuan untuk mempertahankan posisi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena
itu, perlu adanya suatu pembahasan lebih mendalam akan hal ini. Yang menjadikan
suatu pemaparan sejarah perang kemerdekaan Indonesia.
1.2
Rumusan Masalah
1.
Bagaimanakah latar
belakang terjadinya perang kemerdekaan?
2.
Bagaimanakah perjuangan awal bangsa
Indonesia dalam menghadapi
perang kemerdekaan?
1.3
Tujuan
1.
Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perang kemerdekaan.
2.
Untuk mengetahui perjuangan awal bangsa
Indonesia dalam menghadapi perang
kemerdekaan.
1.4
Manfaat
1.
Bagi penulis, dapat
memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia IV.
2.
Bagi pembaca, dapat menambah
wawasan kesejarahan mengenai sejarah
Indonesia pada masa perang kemerdekaan serta dapat menjadi
alternatif literatur
materi terkait.
3.
Bagi pendidik, dapat
menjadi alternatif literatur materi terkait.
BAB 2. PEMBAHASAN
2.1
Latar
Belakang Terjadinya Perang Kemerdekaan
2.1.1 Peristiwa Sekitar
Proklamasi
Kemerdekaan
Pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya pukul 05.00, para
anggota PPKI keluar dari kediaman Laksamana Maeda, bergegas pulang ke rumah masing-masing
setelah merumuskan teks proklamasi. Mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan
di kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, tepatnya pada pukul
10.00 WIB. Sebelum bergegas untuk pulang Bung Hatta berpesan kepada para pemuda
yang bekerja di lembaga pers dan kantor berita, terutama B.M. Diah, untuk
memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia.
Para pemuda langsung melakukan kegiatan-kegiatan dengan
membagi pekerjaan dalam kelompok-kelompok. Tiap-tiap kelompok mengirimkan kurir
untuk memberitahukan
kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba. Seperti kelompok Sukarni yang bertugas mengatur penyiaran
berita Proklamasi. Semua alat komunikasi seperti
pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil akan dikerahkan ke setiap penjuru kota
dengan maksud sebagai
alat penyebar berita tersebut.
Juga dilakukan usaha pengerahan massa untuk
mendengarkan pembacaan teks Proklamasi di Pengangsaan Timur 56.
Ribuan
teks Proklamasi berhasil dicetak dengan reneo dan segera disebarkan ke berbagai
penjuru kota, ditempelkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh publik. Juga,
secara beranting berita tersebut disampaikan keluar kota Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945
para pemuda datang berbondong-bondong menuju ke lapangan Ikada. Tetapi tentara Jepang sudah mengetahui
kegiatan para pemuda, dan mereka berusaha menghalanginya dengan menjaga lapangan Ikada.
Para pemuda datang berdasarkan informasi dari mulut ke mulut bahwa proklamasi
akan di bacakan di tempat tersebut. Mereka tidak mengetahui keputusan terakhir
yang diambil oleh PPKI bahwa proklamasi akan dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Soediro yang merupakan, pemimpin barisan
pelopor, tidak mengetahuinya. Sehingga dia
menemui dr. Muwardi yang merupakan Kepala Keamanan Ir. Soekarno untuk
menanyakan halq tersebut.
Setelah pembacaan teks Proklamasi oleh
Ir. Soekarno dan Hatta, berita gembira tersebut segera disebarluaskan ke
seluruh Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus itu juga, berita bahwa Indonesia telah merdeka
telah sampai kepada Kepala Bagian Radio Kantor Berita Domei yakni Waidan B.
Panelewen, ia memerintahkan F. Wuz untuk menyiarkan berita sebanyak 3 kali. Mengetahui hal
tersebut, orang Jepang marah dan menghentikan penyiaran. Karena Waidan dan
F.Wuz tetap menyiarkan berita proklamasi, Jepang tidak kehabisan akal untuk
menghentikan yakni dengan meralat berita tersebut
dan menyatakan sebagai kekeliruan
serta menyegel pemancar kantor berita Domei. Akan
tetapi, pemuda Indonesia tidak kehilangan akal, mereka
membuat pemancar baru dengan bantuan
beberapa orang teknisi radio, Sukarman, Sutamto, Susilahardja, dan Suahandar. Sehingga tercipta pemancar baru di
Menteng 31 dengan kode panggilan DJK I.
Selain melalui radio, penyebaran berita Proklamasi dimuat dalam
harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus yang memuat berita Proklamasi
kemerdekaan dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2.1.2
Sidang-sidang
PPKI
2.1.2.1
Sidang Pertama (18
Agustus 1945)
Sehari
setelah pelaksanaan proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945 pukul 11.30, PPKI
mengadakan sidang yang pertama di Gedung Pejomban (d.h. Gedung Tyuuoo Sang-In Jakarta) dengan
anggotanya antara lain Soepomo, Radjiman, Soeroso, Soetarjo, Wahid Hasjim, Ki.
Bagus Hadikusumo, Abdul Kadir, Oto Iskandar, Surjhamidjojo, Purubojo, Yap Tjwan
Bing, Latuharhary, Dr. Amir, Abd. Abbas, M. Hassan, Hamadhani, Ratulangi,
Andipangeran, ditambah lagi dengan 7 anggota lainnya yaitu Gusti Ketut Pudja,
Wiranatakusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman, Sajuti, Kusuma Sumantri, dan
Subardjo. Awalnya Soekarno-Hatta berencana untuk menambah Sembilan orang
anggota baru, termasuk dari golongan pemuda, antara lain Sukarni, Chairul
Saleh, dan Wikana. Akan tetapi setelah berlangsung pembicaraan yang tidak
memuaskan antara Hatta dan Chairul, para pemuda meninggalkan tempat. Mereka
masih menganggap bahwa PPKI adalah aparat Jepang. Sidang pertama ini berhasil
mengambil keputusan, yaitu:
1. Mengesahkan
Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang di dalamnya terdapat
Pancasila sebagai
landasan konstitusi yang mengandung landasan idealisme.
Sebelum adanya keputusan
ini, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K. H. Wachid Hasjim, Mr.
Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan, untuk membahas rancangan
pembukaan Undang-Undang Dasar, yang dibuat pada 22 Juni 1945, khususnya
mengenai kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya,” karena pemeluk agama lain merasa keberatan terhadap
kalimat tersebut. Adanya keberatan itu diketahui Hatta sore tanggal 17 Agustus
1945 dari seorang perwira Kaigun
(Angkatan Laut Jepang). Perwira ini mengatakan bahwa dicantumkannya kata-kata
“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” akan
menyebabkan penganut agama lain di daerah Indonesia Timur merasa didiskriminasi
dank arena itu mereka lebih suka berdiri di luar RI.
Dengan dipimpin oleh
Hatta, tokoh-tokoh Islam tersebut membahas masalah yang cukup sensitif itu. Di
antara tokoh-tokoh ini, Ki Bagus Hadikusumo merupakan tokoh berpaham “keras”,
artinya ingin tetap mempertahankan tujuh kata tersebut. Sikap keras Hadikusumo
dapat dilunakkan oleh T. M. Hassan
dengan mengemukakan argumentasi bahwa persatuan bangsa lebih penting daripada
kepentingan golongan. Akhirnya dalam waktu lima belas menit dicapai kata
sepakat untuk mengganti tujuh kata tersebut dengan “Yang Maha Esa”, sehingga
lengkapnya berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”
2.
Memilih Ir. Soekarno
sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil
presiden.
Keputusan ini berdasarkan
usulan Oto Iskandar Dinata yang menghendaki adanya pemilihan presiden dan wakil
presiden dilakukan secara aklamasi. Ia mengajukan calon Bung Karno sebagai
presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Semua hadirin menerima dengan
aklamasi sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3.
Membentuk Panitia kecil
Presiden Soekarno
menunjuk Sembilan orang sebagai anggota panitia kecil yang ditugasi menyusun
rancangan yang berisi hal-hal yang meminta perhatian mendesak, yakni pembagian wilayah
negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan
perekonomian. Mereka adalah Oto Iskandar Dinata, Subardjo, Sajuti Melik,
Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, Dr, Amir, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangi.
Dan Ketut Pudja.
2.1.2.2 Sidang
Kedua (19 Agustus 1945)
Pada sidang kedua dibahas mengenai
hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpin oleh Oto Iskandar Dinata, kemudian oelh
Ir.Soekarno diberi tugas untuk merencanakan membentuk departemen. Keputusan
yang dihasilkan yakni:
a.
Pembagian wilayah
Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi beserta calon gubernurnya (Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo/Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil/Nusa
Tenggara, Sumatera, dua daerah istimewa yakni Yogyakarta dan Surakarta).
1.
Sumatera : Teuku Mohammad Hasan
2.
Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusumo
3.
Jawa Tengah :
R. Panji Suroso
4.
Jawa Timur :
A. Suryo
5.
Sunda Kecil :
Mr. I Gusti Ktut Puja
6.
Maluku : Mr J. Latuharhary
7.
Sulawesi : Dr. G.S. Sam Ratulangi
8.
Kalimantan :
Ir Pangeran Mohammad Noor
9.
Dan dua daerah istimewa,
yaitu Yogyakarta dan Surakarta.
b.
Adanya Komite
Nasional (Daerah), panitia kecil yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Subardjo
menyampaikan bahwa ada 12 kementrian yakni Departemen Dalam Negeri, Departemen
Luar Negeri, DepartemenKehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran,
Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan,
Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Penerangan, Departemen
Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum.
Pada sidang kedua ini, Panitia Kecil
mengajukan dua usulan yakni yang pertama menolak rencana pembelaan negara yang
disusun BPUPKI karena rencana tersebut mengandung politik perang (tentara Indonesia
akan dibentuk bekerja sama dengan Jepang dan dikukuhkan dalam perjanjian, yang
kedua membubarkan tentara Peta di Jawa dan Bali seta Lasykar Rakyat (Giyugun)
di Sumatera dengan alasan kesatuan militer tersebut buatan Jepang serta
kedudukannya di dunia internasional tidak berketentuan. Sehingga Ir.Soekarno
memanggil tokoh-tokoh yang mempunyai kekuatan militer untuk membentuk tentara
kebangsaan. Kemudian ditunjuk Abdul Kadir (ketua), Kasman Singodimejo, dan Oto
Iskandar Dinata untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan.
Selain pembahasan mengenai pembagian 8
provinsi dan pembentukan 12 departemen juga dibahas mengenai pembentukan KNIP
(Komite Nasional Indonesia Pusat). Dibentuknya KNIP didasarkan atas tujuan
untuk mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar tercapai
solidaritas dan kesatuan nasional yang erat dan utuh, membantu menentramkan
rakyat dan melindungi keamanan serta membantu para pemimpin untuk mewujudkan
cita-cita bangsa. KNIP diresmikan pada 29 Agustus 1945 dengan Mr. Kasman
Singodimedjo sebagai ketuanya. Setelah pembentukan KNIP diikuti juga
pembentukan KNI Daerah (KNID).
2.1.2.3 Sidang
Ketiga (22 Agustus 1945)
1. Membentuk PNI (Partai
Nasional Indonesia) yang dirancang menjadi partai tunggal Negara Indonesia,
namun kemudian dibatalkan.
2. Membentuk BKR (Badan
Keamanan Rakyat) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum.
3. Membentuk KNI (Komite
Nasional Indonesia) sebagai badan yang berfungsi sebagai pusat Dewan
Perwakilan Rakyat sebelum pemilu dilaksanakan
Kemudian, pada tanggal 23
Agustus 1945, presiden Soekarno mengeluarkan pengumuman yang berisi akan
dibentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat), PNI (Partai Nasional Indonesia), KNI
(Komite Nasional Indonesia). Pada tanggal yang sama wakil presiden Mohammad
Hatta memimpin sidang di Gedung Pusat Kebaktian Jawa di Gambir untuk membentuk
KNIP (Kominte Nasional Indonesia Pusat), yang diawali dengan pembubaran PPKI.
Kemudian pelantikan KNIP dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 1945.
2.2
Perjuangan Awal
2.2.1
Dukungan Terhadap Proklamasi
Dibalik penyebaran berita Proklamasi kemerdekaan, terdapat daerah yang
ketinggalan informasi. Hal itu disebabkan oleh sulitnya komunikasi dan adanya
penyegelan radio yang dilakukan Jepang pada waktu sebelumnya. Akan tetapi, setelah mengetahui berita, tokoh-tokoh
daerah menyatakan dukungannya. Seperti yang dilakukan Raja Yogyakarta yakni
Sultan Hamengku Buwono IX yang mengirimkan ucapan selamat atas
diproklamasikannya kemerdekaan kepada Ir. Soekarno dan Moh. Hatta serta kepada
dr. Radjiman Wediodiningrat.
Dukungan
daerah pada umumnya diwujudkan dengan pembentukan pemerintahan dan KNI
setempat. Dukungan juga dinyatakan oleh para pegawai yang tadinya bekerja di
jawatan-jawatan Pemerintahan Jepang. Pada tanggal 30 Agustus 1945 para pegawai
ini disertai dengan anggota polisi mengadakan konferensi yang diprakarsai
oleh Sutardjo Kartohadikusumo ini, mereka menyatakan diri sebagai pegawai dan
polisi Indonesia. Sejak itu mereka mengambil alih kantor-kantor pemerintah dari
tangan Jepang. Masyarakat
umum menyatakan dukungannya dalam bentuk rapat-rapat raksasa. Seperti rapat yang dilaksanakan di Surabaya tepatnya di
Tambaksari (11 September 1945) dan di Pasar Turi (17 September 1945) serta di
Medan (6 Oktober 1945). Dalam rapat raksasa tersebut diserukan agar segera
mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang.
Rapat raksasa yang berskala dan bersifat
nasional karena dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI serta sejumlah
menteri, berlangsung pada tanggal 19 September 1945 di Lapangan Ikada, Jakarta.
Rapat ini direncanakan oleh Komite van aksi. Tujuannya ialah agar para pemimpin
pemerintahan
berbicara secara langsung
dengan rakyat.
2.2.2
Perebutan Kekuasaan dan Senjata
Dibeberapa daerah Indonesia terjadi perebutan kekuasaan,
baik dengan cara kekerasan, maupun dengan jalan perundingan. Di beberapa
karesidenan di Jawa, pada bulan September 1945 pemimpin masing-masing menyambut
Proklamasi Kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai pemerintah Republik
Indonesia dan mengancam bahwa segala
tindakan yang menentang pemerintahan RI akan diambil
tindakan keras. Pegawai-pegawai Jepang di rumahkan, dilarang
memasuki kantor-kantor mereka. Para pemuda berusaha merebut senjata dan gedung-gedung
vital. Seperti yang terjadi di Surabaya selama bulan September terjadi
perebutan senjata di arsenal (gudang mesiu) Don Bosco, perebutan markas-markas
tentara Jepang serta pabrik-pabrik yang tersebar diseuruh kota.
Pada tanggal 19 September 1945, ketika perebutan senjata
Jepang masih berlangsung, terjadi insiden bendera di Hotel Yamato. Insiden ini
pecah ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki hotel tersebut
dibantu oleh serombongan pasukan Inggris yang diterjunkan di Gunungsari, untuk
mendirikan Markas RAPWI. Orang-orang Belanda tersebut mengibarkan bendera
mereka di puncak hotel. Hotel
tersebut diserbu oleh para pemuda, setelah permintaan Residen Sudirman dengan
cara baik-baik untuk menurunkan bendera Belanda ditolak oleh penghuni hotel.
Bentrokan tersebut tidak dapat dihindarkan. Beberapa orang pemuda berhasil
memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda yang berkibar diatasnya.
Mereka merobek warna birunya dan mengibarkannya kembali sebagai Merah Putih.
Sasaran perebutan selanjutnya adalah Markas Kempeitai
yang dianggap sebagai lambang kekejaman pemerintahan Jepang. Pada tanggal 1
Oktober 1945, markas itu diserbu oleh rakyat. Gedung dipertahankan dengan gigih
oleh pihak Jepang, tetapi jatuh ke tangan rakyat setelah pertempuran selama 5
jam. Dalam pertempuran ini 25 orang pemuda gugur dan 60 luka-luka, sedangkan 15
orang prajurit Jepang mati.
Di Yogyakarta, pada
tanggal 26 September terjadi aksi pemogokan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai
yang bekerja di instansi dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai Jepang. Mereka
memaksa orang-orang Jepang untuk menyerahkan semua kantor kepada orang
Indonesia. Sehingga pada tanggal 27 September1945, KNI daerah Yogyakarta
mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintah RI,
disamping itu juga terbit suatu surat kabar yakni “Kedaulatan Rakyat”
Pada tanggal 7 Oktober 1945, para
pemuda yang tergabung dalam BKR bersama Polisi Istimewa menuju Kota Baru untuk
menyerbu tangsi Otsuka Butai
(sekarang gedung SMA di sebelah Sentral Telepon). Pada hari itu juga Otsuka Butai menyerah.
Di Bandung, terjadi pertempuran yang
dilakukan oleh para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik
senjata bekas Artillerie Constructive
Winkel (ACW, sekarang Pindad), dan berlangsung hingga kedatangan pasukan
Inggris di Kota Bandung pada tanggal 17 Oktober 1945.
Di Semarang, terjadi perebutan senjata
yang meniimbulkan korban cukup banyak. Pada saat itu terdapat pasukan Jepang
(Kido Butai) di bawah pimpinan Mayor Kido. Gubernur Jawa Tengah yakni
Wongsonegoro meminta agar Mayor Kido menyerahkan senjata pasukannya kepada
pemerintah RI dengan jaminan tidk menggunakannya untuk melawan Jepang. Mayor
Kido menyerahkan sebagian senjata, yang menimbulkan rasa tidak puas di kalangan
pemuda yang tergabung dalam BKR dan laskar-laskar, sehingga mereka menempuh
jalan perampasan senjata dan kendaraan-kendaraan Jepang secara paksa.
Pada tanggal 14 Oktober 1945, 400
tentara Jepang diangkut ke Semarang
untuk dimasukkan ke penjara Bulu dengan dikawal oleh polisi Indonesia.
Tetapi di tengah perjalanan beberapa tentara tersebut berhasil melarikan diri
dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Sehingga pada 15 Oktober
1945, pasukan Kido Butai bergerak ke dalam kota ( di Simpang Lima dan di Hotel
Du Pavillon) dan melakukan pertempuran dengan membunuh siapa saja yang mereka
temui. Pertempuran tersebut berlangsung hingga 19 Oktober 1945 sehingga
terkenal dengan Pertempurann Lima Hari di Semarang. Pertempuran tersebut
berakhir setelah pasukan sekutu mendarat di Semarang yang langsung melucuti
pasukan Jepang.
Di Gorontalo, pada 13 September 1945
terjadi perebutan senjata terhadap markas-markas Jepang. Kedaulatan RI berhasil
ditegakkan dan pemimpin-pemimpin Republik menolak ajakan untuk berunding dengan
pasukan penduduk Australia.
Di Sumatera Selatan, terjadi perebutan
kekuasaan pada tanggal 8 Oktober 1945 ketika residen Sumatra Selatan dr. A.K
Gani bersama seluruh pegawai Gunseibu dalam suatu upacara mengerek bendera
Merah Putih. Pada hari itu juga, diumumkan bahwa seluruh Keresidenan Palembang
hanya ada satu kekuasaan yakni kekuasaan Republik Indonesia.
Di Tebing Tinggi, Sumatra Utara
terjadi pembantaian yang dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat Indonesia karena
para pemuda Tebing Tinggi menahan kereta api yang mengangkut orang-orang sipil
Jepang menuju Kisaran dan para pemuda juga meminta agar Jepang menyerahkan
senjata. Tetapi pihak Jepang menolak, dan 4 orang Jepang disandera. Akibatnya
pada 13 Desember 1945, Jepang menyerang Tebing Tinggi.
Selain melalui pertempuran dan perebutan
dalam pengambilan senjata Jepang, juga melalui jalan perundingan atau dengan
nama lain “perang pura-pura”, seperti yang terjadi di Banyumas, Komandan Divisi
V TKR Kolonel Soedirman dan Residen Iskaq Tjokroadisurjo berhasil memperoleh
senjata melalui jalan perundingan dengan komandan Jepang.
Di Bali, para pemuda membentuk
beberapa organisasi seperti AMI dan Pemuda Republik Indonesia (pada akhir bulan
Agustus). Mereka berusaha menegakkan kekuasaan RI melalui perundingan, tetapi
mendapat hambatan. Pada tanggal 13 Desember 1945, mereka melakukan gerakan
serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang, tetapi gagal.
Di Lengkong, Tangerang (Banten),
terjadi perebutan senjata secara paksa oleh Komandan Resimen IV Letnan Kolonel
Singgih dengan mengerahkan para TARUNA Akademi Militer Tangerang dibawah
pimpinan Mayor Daan Mogot. Tetapi Jepang berhasil merebut kembali.
Di Sulawesi Utara, pada tanggal 14
Februari 1946 pemuda-pemuda Indonesia anggota KNIL yang tergabung dalam Pasukan
Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitamdi
Teling, Manado. Mereka membebaskan tokoh-tokoh pro-RI yang ditahan NICA, mereka
juga menahan Komandan Garnisun Manado dan semua pasukan Belanda di Teling dan
Penjara Manado. Sehingga para pemuda berhasil menguasai markas Belanda di
Tomohon dan Tondano. Mereka mengirim berita mengenai perebutann kekuasaan
kepada pemerintah pusat yang menghasilkan Maklumat No.1 yang ditandatangani
Ch.Taulu yakni berhasil membentuk pemerintah sipil pada 16 Februari 1946.
Di Biak, terjadi pemberontakan pada 14
Maret 1948 yang sasarannya adalah Kamp NICA, tangsi Sorido.
2.2.3
Menyusun Kekuatan Pertahanan Keamanan
Di bagian sudah disebutkan bahwa pada tanggal 22 Agustus
1945 PPKI mengambil keputusan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).
Keputusan itu merupakan perubahan dari keputusan yang diambil dalam tiga hari
sebelumnya tentang pembentukan tentara kebangsaan. BKR bertugas sebagai penjaga
keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi Komite Nasional Indonesia
(KNI) setempat.
DI Jakarta dibentuk
BKR Pusat di bawah pimpinan Kasman Singodimedjo (bekas Daidancho Peta Jakarta). Para pemuda bekas Kaigun Heiho, karyawan Jawa Unko Kaisha serta para siswa dan
guru-guru Sekolah Tinggi Pelayaran membentuk BKR Laut di daerah-daerah
pelabuhan. Di Jakarta terbentuk BKR Laut Pusat di bawah pimpinan M. Pardi,
dibantu antara lain oleh R.E. Martadinata. Sementara itu, para pemuda disekitar
pangkalan udara membentuk BKR udara, antara lain di Bugis (Malang), Maospati
(Madiun), Kali Banteng (Semarang), Cibereuem (Tasikmalaya), dan Cililitan (Jakarta),
serta dibeberapa tempat di Sumatra.
Berkembangnya
kekuatan pertahanan dan keamanan yang begitu cepat, memerlukan suatu pemipin
yang kuat dan berwibawaan untuk mengatasi segala persoalan akibat dari
pengembangan tersebut. Suprijadi yang telah dipilih untuk menjadi seorang
pemimpin tertinggi TKR ternyata tidak pernah menduduki posnya. Diperkirakan ia
sudah dibunuh oleh Jepang setelah pemberontakan yang dipimpinnya di Blitar, gagal.
Lalu diadakanlah pemilihan pemimpin yang baru, yang dipilih adalah Kolonel
Soedirman, Komandan Devisi V/ Banyumas. Sebulan kemudian pada tanggal 18
Desember 1945 Soedirman dilantik menjadai Panglima Besar (Pangsar) TKR dengan
pangkat Jendral. Terpilihnya Soedirman merupakan titik tolak perkembangan
organisasi kekuatan pertahanan keamanan. TKR kemudian merubah nama menjadi
TRI pada bulan Januari 1946. Soedirman
berpendapat bahwa TRI adalah tantara
nasional dan tentara rakyat yang percaya pada kekuatan sendiri tanpa mengharap
bantuan dari luar negeri. BKR yang kemudian menjadi TKR dan TRI, menganggap bahwa dirinya pejuang
yang bersenjata dan juga aktif dalam suatu bidang sosial. Kedua kelompok
pejuang ini kemudian diintegrasikan menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI)
pada bulan Juni 1947, tentara
yang bukan semata-mata untuk alat pemerintahan juga sebagai alat rakyat, alat “revolusi” dan alat bangsa Indonesia.
Pada tanggal 29 September 1945, R.S. Soekanto
Tjokrodiatmodjo diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada tanggal 1
Juli1946 barulah Kepolisian Negara dipisahkan dari Departemen Dalam Negeri dan
ditempatkan langsung dibawah perdana menteri. Mula-mula kepolisian berkedudukan
di Jakarta. Namun setelah Kementrian Dalam Negeri pindah ke Purwokerto pindah
pula ke Purwokerto. Di Purwokertolah wal pembinaan Polisi.
Pada waktu Belanda melancarkan Agresi Militer Pertama,
kepolisian Negara dimiliterisasi dan ditempatkan teknis dibawah komando militer
setempat. Setelah Purwokerto diduduki oleh Belanda, kedudukan pusat Kepolisian
dipindahkan ke Yogya.
BAB 3. SIMPULAN
Perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan merupakan
suatu perjuangan yang sangat luar biasa, dibuktikan ketika penyebaraan berita
proklamasi bangsa Indonesia yang mendapat gangguan
dari orang-orang Jepang, namun karena
keberanian dan semangat berjuang
kaum pemuda bangsa Indonesia yang bertekad ingin merdeka dan terbebas dari segala
bentuk penjajahan mengakibatkan Jepang tidak mampu
berkutik. Namun, selain Jepang yang
singgah di Indonesia juga terdapat pasukan Belanda dan Inggris yang berusaha menguasai Indonesia
namun keduanya tetap saja tidak berhasil karena semangat perlawanan bangsa
Indonesia yang selalu berkobar mengakibatkan para
sekutu tidak dapat menduduki Indonesia. Dengan demikian, bangsa
Indonesia mendapatkan kemerdekaan dan terbebas dari segala bentuk penjajahan.
DAFTAR PUSTAKA
Imran, Amrin. 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid VI.
Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
Moeiman, Susi, dkk. 2016.
Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950.
Terjemahan. Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia.
Poesponegoro, Marwati
Djoned. 2011. Sejarah Nasional Indonesia
VI. Jakarta: Balai Pustaka.
Suganda, Her,
2009, Rengasdengklok. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Komentar
Posting Komentar